Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci bersumpah untuk melindungi hak-hak semua minoritas sementara provinsi itu bersiap untuk mengumumkan kemerdekaan dari Serbia.Proklamasi kemerdekaan itu diperkirakan banyak kalangan akan dilakukan hari Minggu, tapi Thaci menolak menetapkan tanggal saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Pristina.
"Di Kosovo, akan ada keamanan bagi seluruh warga. Pemerintah bertekad untuk menatap ke masa depan dan mengatasi masa lalu yang duka," kata Thaci.
Amerika Serikat dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa bersiap untuk cepat mengakui Kosovo, tapi Serbia dan Rusia tegas-tegas menentang langkah itu.
Rusia mempergencar usaha diplomatik mencegah pengakuan internasional atas rencana kemerdekaan propinsi Kosovo di Serbia.
Departemen luar negeri Rusia mengisyaratkan langkah seperti itu akan mempengaruhi kebijakan Rusia terhadap Abkhazia dan Ossetia Selatan, daerah yang melepaskan diri dari Georgia.
Wartawan BBC Richard Galpin mengirim laporan dari Moskow pernyataan Deplu Rusia juga mengatakan, mayoritas rakyat yang tinggal di kawasan yang berbatasan dengan Rusia ini, telah memiliki kewarganegaraan Rusia.
Sampai sekarang Moskow mengikuti sikap masyarakat internasional dengan menolak mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara merdeka.
Jika Abkhazia dan Ossetia selatan diakui Rusia, itu mungkin mengobarkan lagi konflik bersenjata di kawasan tersebut yang pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, kata wartawan kami.
Seruan Serbia
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Serbia menyeru Dewan Keamanan PBB agar bertindak cepat untuk menentang pernyataan kemerdekaan oleh provinsi Kosovo.
Poster pro-kemerdekaan bermunculan di Kosovo
Poster pro-kemerdekaan bermunculan di Kosovo
Saat berpidato di sidang tertutup Dewan Keamanan, Vuk Jeremic mendesak para anggota DK agar mengutuk niat mayoritas warga Albania untuk secara sepihak dan tidak syah menyatakan kemerdekaan Kosovo.
"Kami meminta perlindungan kedaulatan dan integritas teritorial kami sebagai anggota PBB," kata menlu Serbia.
Menurut Jeremic, kelalaian untuk menghentikan niat itu, akan bergema ke seluruh dunia, dan memicu gelombang pemisahan diri tidak terkendali.
Dia menambahkan, Serbia akan menempuh semua langkah diplomatik, politik, dan ekonomi yang dirancang untuk menghalangi dan membatalkan pemisahan diri.
Kosovo berada di bawah pemerintahan PBB dan NATO sejak pemboman oleh NATO menghentikan aksi militer Serbia terhadap separatis etnis Albania pada tahun 1999.
Polisi di kota kecil yang terbelah di Kosovo, Mitrovica mengatakan, terjai ledakan di dekat hotel tempat anggota misi baru Uni Eropa tinggal. Namun, tidak ada laporan mengenai korban yang jatuh.
Sementara itu, laporan baru Human Rights Watch menyebutkan, kekerasan terhadap kelompok minoritas dipandang sebagai hal yang terus menerus terjadi di Kosovo pasca perang.
Laporan tersebut juga mendesak penguatan sistim peradilan pidana dan kemudahan akses.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar